PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

            Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berbeda-beda dengan penekanan pada variabel tertentu didalam pendidikan. Pada variabel tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga akan memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk negara yang mereka inginkan berdasarkan sumber daya manusia yang mereka rencana berdasarkan sistem pendidikan. Kami mencoba untuk membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dengan harapan pada akhirnya penulis akan mengetahui hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan sebuah sistem pendidikan. Studi perbandingan yang akan kami paparkan adalah studi perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Malaysia.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia dan Malaysia?

2.      Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia?

3.      Bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia?

C.    Tujuan

1.      Untuk mengetahui sejarah pendidikan di Indonesia dan Malaysia.

2.      Untuk mengetahui sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia.

3.      Untuk mengetahui perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah

1.      Sejarah Pendidikan di Indonesia

      Dalam masyarakat Indonesia sebelum masuk kebudayaan Hindu, pendidikan diberikan langsung oleh orang tua atau orang tua-orang tua dari masyarakat setempat mengenai kehidupan spiritual moralnya dan cara hidup untuk memenuhi perekonomian mereka. Masuknya dan meluasnya kebudayaan asing yang dibawa ke Indonesia telah diserap oleh Bangsa Indonesia melalui masyarakat pendidikannya. Lembaga pendidikan itu telah menyampaikan kebudayaan tertulis dan banyak unsur-unsur kebudayaan lainnya.

      Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada zaman berkembangnya satu agama di Indonesia. Kerajaan-kerajaan  Hindu di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang mulai pada abad ke-4 sesudah masehi itulah tempat mula-mula ada pendidikan yang terdapat di daerah-daerah itu. Dapat dikatakan, bahwa lembaga-lembaga pendidikan dilahirkan oleh lembaga-lembaga agama dan  mata pelajaran yang tertua adalah pelajaran tentang agama. Tanda-tanda mengenai adanya kebudayaan dan peradaban Hindu tertua ditemukan pada abad ke-5 di daerah Kutai (Kalimantan). Namun demikian gambaran tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia didapatkan dari sumber-sumber Cina kurang lebih satu abad kemudian.

Ada 2 macam sistem pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia :

a.       Pendidikan di Langgar

            Di setiap desa di Pulau Jawa terdapat tempat beribadah dimana umat Islam dapat melakukan ibadanya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil, modin atau lebai (di Sumatera). Petugas tersebut berfungsi ganda, disamping memberikan do’a pada waktu ada upacara keluarga atau desa, dapat pula berfungsi sebagai guru agama.

b.      Pendidikan di Pesantren

            Dimana murid-muridnya yang belajar diasramakan yang dinamakan pondok-pondok tersebut dibiayai oleh guru yang bersangkutan ataupun atas biaya bersama dari masyarakat pemeluk agama Islam. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah tetapi sebagian besar waktunya digunakan untuk keluar ruangan baik untuk membersihkan ruangan maupun bercocok tanam.

Pendidikan pada Abad ke Dua Puluh Jaman Pemerintahan Hindia Belanda

Di kalangan orang-orang Belanda timbul aliran-aliran untuk memberikan kepada pendudukan asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang Eropa (Belanda) selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada orang-orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau paham ini dikenal sebagai Politik Etis (Etische Politiek)

      Gagasan tersebut dicetuskan semula olah Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya “Hutang Kehormatan” (de Eereschuld). Politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara Barat.

      Dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat Bumiputera, maka Van Deventer menganjurkan pemberian pendidikan Barat kepada orang-orang golongan bawah. Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan tetapi menganjurkan supaya rakyat biasa tidak terabaikan. Oleh karena itu banyak didirikan sekolah-sekolah desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah, disamping sekolah-sekolah yang berorientasi dan berbahasa pengantar bahasa Belanda. Yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

      Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka

      Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui 2 jalur tersebut. Di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga didik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

      Tujuan pendidikan selama periode kolonial tidak pernah dinyatakan secara tegas. Tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh untuk kepentingan kaum modal Belanda. Dengan demikian penduduk setempat dididik untuk menjadi buruh-buruh tingkat rendahan (buruh kasar). Ada juga sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau tiga. Secara singkat tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja yang murah. Suatu fakta menurut hasil Komisi Pendidikan Indonesia Belanda yang dibentuk pada tahun 1928 – 1929 menunjukkan bahwa 2 % dari orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat berdiri sendiri dan lebih dari  83% menjadi pekerja bayaran serta selebihnya menganggur. Diantara yang 83% itu 45% bekerja sebagai pegawai negeri. Pada umumnya gaji pegawai negeri dan pekerja adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji-gaji Barat mengenai pekerjaan yang sama.

2.      Sejarah Pendidikan di Malaysia

      Sistem Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa berikut:

-          Zaman Pramerdeka (sebelum 1957),

-          Zaman Pasca Merdeka (1957-1970),

-          Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990),

-          Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000), dan

-          Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang).

Zaman pramerdeka (sebelum 1957)

Dilihat dari sejarahnya, pendidikan di Malaysia zaman sebelum penjajahan berasaskan sistem pondok yang diadakan di madrasah da di sekolah-sekolah agama. Sekolah agama atau madrasah berkembang dengan pesat dalam tahun 1920-an sampai 1940-an. Contohnya, di Pondok Langgar, Pondok Sena di Kedah, Pondok Bukit Mertajam Seberang Prai dan Madrasah Al Masyhur di Pulau Pinang.

Sekolah agama atau madrasah lebih sistematik daripada sekolah pondok dari segi kurikulumnya, waktu belajarnya, dan peralatannya. Kurikulum sekolah agama atau madrasah lebih terstruktur, waktu belajarnya relatif tetap, dan peralatan meja kursi lebih lengkap. Sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan agar dapat melahirkan pelajar yang bermoral tinggi. Namun demikian, terdapat kelemahan pada sekolah agama atau madrasah. Sekolah-sekolah ini tidak dapat melahirkan masyarakat islam yang modern karena tidak adanya penekanan pelajaran Sains, Matematika, dan Bahasa Inggris.

Adapun sekolah vernakular (sekolah dasar) merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan di sekolah. Terdapat tiga jenis sekolah vernakular, yaitu Melayu, Cina, dan Tamil. Sekolah vernakular Melayu yang pertama sekali didirikan pada tahun 1855 adanya di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Sekolah Melayu Gelugor, Pulau Pinang, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Pada tahun 1872 mulai diperkenalkan persekolahan dengan dua sesi. Pembukaan sekolah dengan dua sesi ini dilakukan oleh AM. Skinner, seorang nazir pendidikan. Persekolahan dengan dua sesi, yaitu sekolah pagi dan sekolah petang. Sekolah pagi dengan mata pelajaran bahasa Melayu, Matematika, Ilmu Alam, ditambah materi pelajaran vokasional. Sedangkan sekolah petang dengan mata pelajaran bahasa Arab dan al Qur’an.

Problem pelik yang dihadapi sekolah-sekolah pada zaman itu adalah kekurangan guru. Akibat dari kekurangan guru tersebut telah menjadi faktor tidak adanya sekolah menengah Melayu pada waktu itu. Hal inilah yang telah mendorong didirikannya dua buah maktab perguruan agar dapat menghasilkan lulusan yang dapat menjadi guru di sekolah-sekolah. Dua buah maktab perguruan tersebut adalah maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) di Tanjung Malim pada tahun 1922 dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) di Melaka tahun 1935.

Sekolah vernakular Cina didirikan pada tahun 1815 oleh kumpulan pendakwah baru Persatuan Pendakwah London. Terdapat juga sekolah Cina yang dibuka oleh perseorangan. Sekolah Cina menggunakan bahasa Cina atau Mandarin sebagai bahasa pengantar. Guru-guru dan buku teks sekolah vernakular Cina ini diimpor dari negara Cina. Contoh sekolah vernakular Cina ialah SJK (C) Hua Lian, Tanjung, Perak dan SJK (C) Chung Hwa, Kota Bharu, Kelantan. Kelas Bahasa Cina diadakan di semua ‘Free School’, yaitu di Melaka, Pulau Pinang, dan Singapura. Namun dalam perkembangannya sekolah-sekolah ini gagal dan akhirnya dihentikan atau ditutup.

Sedangkan sekolah vernakular Tamil diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Guru, kurikulum, dan buku teks diiimpor dari India. Conntohnya, SJK (T) Manikavasagam, Tanjung Malim, dan Perak.

Pendidikan Malaysia di zaman penjajahan Inggris memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sebelumnya. Pendidikan zaman penjajahan Inggris bercirikan :

a.       setiap jenis sekolah khusus mengikuti kaum,

b.      kurikulum sekolah satu dengan lainnya berbeda,

c.       lokasi sekolah bagi setiap kaum terpisah, dan

d.      bahasa pengantar berlainan satu sama lain, contohnya sekolah Cina bahasa pengantar bahasa Mandarin, sekolah Tamil berbahasa pengantar bahasa Tamil.

Pada tahun 1854, pemerintahan Hindia Timur mengeluarkan arahan kepada Gubernur negeri-negeri selat untuk memberikan laporan tentang status dan keadaan pendidikan di negerinya masing-masing agar tindakan selanjutnya dapat diambil. Pada tahun 1855, sekolah Melayu dibuka di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan diikuti dengan dua buah sekolah Melayu di Singapura, yaitu di Telok Belanga dan Kampung Gelam.

Pada zaman pemerintahan Inggris mulai diperkenalkan. Contohnya, King Edward VII, Taiping di Perak, dan Clifford School, Kuala Lipis, Pahang. Meskipun juga sekolah-sekolah pondok masih diteruskan di kalangan penduduk Melayu. Sekolah vokasional Melayu juga telah diadakan untuk melatih kumpulan buruh.

Perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran di sekolah-sekolah  Cina juga berbeda dengan  sekolah-sekolah lain, karena sekolah-sekolah ini dibiayai oleh masyarakat Cina  yang terdiri dari golongan pengusaha. Sekolah-sekolah Cina ini berkembang pesat dan diteruskan di peringkat sekolah menengah. Di peringkat awal, yaitu pada tahun 1917, sekolah Cina mulai mendapat bantuan dari negara Cina atau dari kerajaan setempat.

Begitu juga sekolah-sekolah Tamil, pada saat itu mulai berkembang selaras dengan perkembangan dalam sektor perkebunan kopii, getah, dan kelapa sejak tahun 1970-an. Sekolah Tamil telah diadakan hanya diperuntukkan bagi majikan kelas atas dan hanya diselenggarakan pada jenjang sekolah rendah saja. Setelah peraturan tentang buruh diterima dan diterapkan di negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1923, maka klan Tamil menuntut agar sekolah-sekolah Tamil diberi kemudahan mengajar kepada anak-anak pekerja buruh.

Meskipun ada bermacam-macam jenis sekolah dengan kekhususan masing-masing, sekolah-sekolah Inggris yang dikendalaikann oleh misionaris Kristiani adalah terbuka kepada semua anak-anak tanpa membedakan ras dan agama. Sistem pendidikan ini sejak awal telah meninggalkan kesan yang mendalam dari segi meningkatkan persaingan hebat di kalangan semua kaum. Bahkan sejak pertengahan tahun 18770-an, kaidah pengajaran yang digunakan adalah ‘monitoral system’ dimana guru-guru didatangkan dari Inggris dan anggaran untuk peningkatan mutu sekolah semakin ditingkatkan. Prinsip “bekerja sambil belajar” juga telah diperkenalkan.

Pada zaman penjajahan Inggris, guru-guru diberikan pelatihan kerja profesional dan dikirim ke Raffles College yang berlokasi di negara Inggris atau negara-negara lain di luar negeri. Mulai tahun 1920-an, dua buah lembaga untuk tempat pelatihan para guru didirikan, yaitu Maktab Perguruan Sultan Idris (tahun 1922) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu di Melaka (tahun 1935) sebagaimana telah disebut di muka. Kedua maktab perguruan tersebut diperuntukkan melatih guru-guru dari negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.

Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesadaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Beberapa tokoh diperintahkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut:

-          Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu;

-          Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina;

-          Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan; dan

-          Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua, Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, mata pelajaran dan sistem evaluasi yang sama bagi semua sekolah.

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)

                  Setelah mengalami kemerdekaan, Malaysia membangun pendidikannnya untuk mewujudkan suatu sistem pelajaran kebangsaan. Sehubungan itu, Ordinan Pelajaran 1957 diubah berdasarkan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Hasil laporan Razak dikaji oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubahan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar.

      Dasar demokrasi pendidikan dimuali pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan gratis untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992.

Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

                  Pada tahun 1974, Malaysia membentuk Jawatan Kuasa Kabinet yang bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet ini telah mulai terbit sejak tahun 1979. Lalu, atas dasar laporan tersebut, Kementrian Pendidikan melancarkan reformasi pendidikan dengan memperkenalkan program KBSR pada tahun 1982/1989 diikuti dengan pelaksanaan KBSM pada tahun 1988/1989. Pada dekade 1990-an, Malaysia mengadakan perubahan kebijakan pendidikannya secara berarti, diantaranya sebagia berikut:

a.       Memperkenlkan pendidikan persekolahan dalam sekolah rendah,

b.      Mengurangi tahun lama sekolah di sekolah rendah, dari 6 tahhun menjdai 5 tahun, bagi murid yang cerdas dan sebaliknya, menambah tahun lama sekolah, menjadi 7 tahun, bagi murid yang lambat,

c.       Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 hingga 12 tahun, yaitu sampai tingkat 5 di peringkat sekolah menengah,

d.      Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan dan ekonomi,

e.       Mengubah sistem pemeriksaan SRP kepada Penilaian Menengah Rendah (PMR).

      Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia, 2008). Dalam kurun waktu ini, pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum.

      Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan, antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Walau bagaimanapun, selaras dengan Akta Pelajaran 1961, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir.

      Pada tahun 1979, semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Pada tahun 1980-an, peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

      Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya Akta Pendidikan 1996; Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996; Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain.

      Selain itu, banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk:

-          Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari;

-          Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999;

-          Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma;

-          Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI); dan

-          Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik.

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang)

Dengan berbasis sistem pendidikan di Inggris, malaysia menerapkan pendidikan dasar selama enam tahun, disusul pendidikan menengah selama lima tahun (tiga tahun menengah rendah atau pertama, dan dua tahun menengah atas). Semuanya itu dapat diakses anak-anak Malaysia gratis. Para siswa wajib mengikuti ujian negara di setiap akhir jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah rendah, dan pendidikan menengah tinggi. Pada tahun 2006, jumlah siswa yang bersekolah di pendidikan dasar ada 3.111.948 anak, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di pendidikan menengah ada 2.304.976 anak.

            Pendidikan rendah atau dasar (Primary Education) di Malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak-anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap orang tua sebagai penduduk dan warga negara Malaysi yang mempunyai anak berumur 6 tahun mendaftarkannya di sekolah rendah.  Pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan. Keteledoran orang tua memasukkan anaknya utnuk mengikuti wajib belajar dianggap sebagai kesalahan menurut undang-undang. Jika hal ini terbukti di pengadilan, maka orang tua tersebut akan didenda maksimal RM 5000 atau dihukum  maksimal 6 bulan.

Mengenai biaya pendidikan dasar orang tua siswa hanya diminta membayar iuran sekolah awal tahun ajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 sampai RM 75 (Rp125.000 – 187.000) per tahun tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester dan ujian semesteran, iuran khusus, biaya LKS, praktek komputer, kartu ujian, file data siswa dan rapor.

Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Keluarga yang menyekolahkan lebih dari satu anak, hanya dikenakan iuran yang sama yaitu RM 25 per keluarga. Dan untuk siswa kelas enam ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tidak ada pungutan lain, termasuk pungutan dana sumbangan pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Bila orang tu siswa membeli semua buku pelajaran, harganya berkisar antara RM 80 sampai RM 125 per siswa per tahun. Buku yang telah dibeli untuk anak sulung akan dapat dipakai terus untuk adiknya secara “turun temurun”. Khusus untuk keluarga dengan pendapatan kurang dari RM 2000 per bulan, dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk peminjaman buku teks yang disediakan dari sekolah. Mulai tahun ajaran 2008, semua siswa sekolah rendah mendapat bantuan peminjaman buku pelajaran dari bantuan pemerintah melalui sekolah masing-masing.

      Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21, penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama, antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002); Program Bimbingan dan (Keputusan Jemaah Menteri, 2002); Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri, 2002). Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003; Program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam menguasai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah (Keputusan Jemaah Menteri, 2003); dan banyak lagi program-program pendidikan diperluas.

      Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru.

B.     Sistem Pendidikan

1.      Pendidikan di Indonesia

            Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemdiknas), dahulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Jenjang Pendidikan

a.       Pendidikan anak usia dini

      Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b.      Pendidikan dasar

      Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

c.       Pendidikan menengah

      Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

d.      Pendidikan tinggi

      Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Jalur Pendidikan

            Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

a.       Pendidikan formal

      Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

b.      Pendidikan nonformal

      Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran,yang banyak terdapat di setiap mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

c.        Pendidikan informal

      Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Jenis

            Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

a.       Pendidikan umum

      Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

b.      Pendidikan kejuruan

      Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK).

c.       Pendidikan akademik

      Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

d.      Pendidikan profesi

      Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.

e.       Pendidikan vokasi

      Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).

f.       Pendidikan keagamaan

      Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan /atau menjadi ahli ilmu agama.

g.      Pendidikan khusus

      Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

Tingkat

a.       Prasekolah

      Dari kelahiran sampai usia 3 tahun, kanak-kanak Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Dari usia 3 sampai 4 atau 5 tahun, mereka memasuki taman kanak-kanak. Pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara Indonesia, tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik memasuki sekolah dasar. Dari 49.000 taman kanak-kanak yang ada di Indonesia, 99,35% diselenggarakan oleh pihak swasta. Periode taman kanak-kanak biasanya dibagi ke dalam "Kelas A" (atau Nol Kecil) dan "Kelas B" (atau Nol Besar), masing-masing untuk periode satu tahun.

b.      Sekolah dasar

      Kanak-kanak berusia 6–11 tahun memasuki sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI). Tingkatan pendidikan ini adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi nasional. Tidak seperti taman kanak-kanak yang sebagian besar di antaranya diselenggarakan pihak swasta, justru sebagian besar sekolah dasar diselenggarakan oleh sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh negara (disebut "sekolah dasar negeri" atau "madrasah ibtidaiyah negeri"), terhitung 93% dari seluruh sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat dan Australia, para siswa harus belajar selama enam tahun untuk menyelesaikan tahapan ini. Beberapa sekolah memberikan program pembelajaran yang dipercepat, di mana para siswa yang berkinerja bagus dapat menuntaskan sekolah dasar selama lima tahun saja.

c.       Sekolah menengah pertama

      Sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) adalah bagian dari pendidikan dasar di Indonesia. Setelah tamat dari SD/MI, para siswa dapat memilih untuk memasuki SMP atau MTs selama tiga tahun pada kisaran usia 12-14. Setelah tiga tahun dan tamat, para siswa dapat meneruskan pendidikan mereka ke sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau madrasah aliyah (MA).

d.      Sekolah menengah atas

      Di Indonesia, pada tingkatan ini terdapat tiga jenis sekolah, yaitu sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA). Siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sedangkan siswa SMK dipersiapkan untuk dapat langsung memasuki dunia kerja tanpa melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Madrasah aliyah pada dasarnya sama dengan sekolah menengah atas, tetapi porsi kurikulum keagamaannya (dalam hal ini Islam) lebih besar dibandingkan dengan sekolah menengah atas. Jumlah sekolah menengah atas di Indonesia sedikit lebih kecil dari 9.000 buah

e.       Pendidikan tinggi

      Setelah tamat dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, para siswa dapat memasuki perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi ke dalam dua kategori: yakni negeri dan swasta. Kedua-duanya dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi; misalnya universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik. Ada beberapa tingkatan gelar yang dapat diraih di pendidikan tinggi, yaitu Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

2.      Sistem Pendidikan di Malaysia

            Sistem pendidikan di Malaysia diselia oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Terdapat peperiksaan piawai yang merupakan ciri yang biasa bagi negara-negara Asia seperti di Singapura dan China.

            Hanya pendidikan di sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu, pengabaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Sekolah rendah dan sekolah menengah diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi dasar yang berkenaan dengan pengajian tinggi diuruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2004. Sejak tahun 2003, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan Sains. dan matematik.

Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat:

a.       Pendidikan prasekolah

      Sekolah tadika (prasekolah) menerima kemasukan kanak-kanak umur 4-6 tahun. Pengajian tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat menggalakkan. Sepakat ini, sebagian besar Sekolah Kebangsaan mempunyai kelas prasekolah. Namun kemasukan ke kelas ini dibuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.

b.      Pendidikan rendah

      Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia terbagi kepada dua jenis, yaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan.

      Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Ujian awam pada peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pelajar yang telah menduduki UPSR, dibenarkan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah.

c.       Pendidikan menengah

Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Seperti di sekolah rendah, setiap tingkatan ditempuh selama satu tahun. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain Sains dan Matematika. Pada akhir kelas 3, para siswa harus mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan di sekolah menengah rendah, yang disebut Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Pelajaran Rendah (SPR), dalam bahasa Inggris disebut Lower Certificate Education (LCE) atau Lower Secondary Evaluation. Ujian tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3. Setelah itu, siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA (science) atau seni (Arts). Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun dalam perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih jurusan IPA ke jurusan seni, namun tidak untuk sebaliknya. Pelajar-pelajar yang tidak dapat menentukan keputusan yang memuaskan boleh memilih untuk menjalani pengkhususan vokasional di sekolah teknik.

      Aktivitas ko-kurikuler bersifat wajib di sekolah menengah, dimana semua siswa harus mengambil bagian di dalam sedikitnya 2 aktivitas. Ada banyak aktivitas ko-kurikuler yang ditawarkan di sekolah menengah. Aneka macam di masing-masing sekolah dan masing-masing siswa yang menjadi sebutan yang di dasarkan atas bidang-bidang ini. Ada beberapa kompetisi dan penilaian kinerja yang dilakukan secara teratur. Aktivitas ko-kurikuler sering digolongkan menjadi beberapa sebutan sebagai berikut: Kelompok Umum (Uniformed Groups), Penampilan Seni (Performing Arts), Klub dan Kemasyarakatan (Clubs and Societies), Olahraga dan Permainan (Sports and Games). Siswa boleh juga mengikuti kegiatan lebih dari aktivitas ko-kurikuler.

      Pada akhir kelas 5 siswa diwajibkan untuk mengambil ujian akhir yang disebut Sijil Pelajaran Malaysia-SPM (Malaysian Certificate of Education Examination) sebelum merka lulus dari sekolah menengah ini. Ujian SPM itu didasarkan pada ‘Ujian Sertifikat Sekolah’ (School Certificate Examination) sebagaimana zaman Inggris dahulu sebelum berubah menjadi Ujian Tingkat ‘O’ Sertifikat Umum Pendidikan (General Certificate of secondary Education-GCSE).

d.      Pendidikan pra-universiti

      Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam Tingkatan 6 matrikulasi, pengajian diploma di pelbagai institut pendidikan seperti Politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam Tingkatan Enam, mereka akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Tingkatan 6 yang terdiri daripada Tingkatan 6 Rendah dan Tingkatan 6 Atas mengambil masa selama dua tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-level kerana merangkumi skop yang lebih mendalam dan luas. Walaupun STPM biasanya diduduki bagi mereka yang ingin belajar di universiti awam di Malaysia, STPM turut diakui di peringkat antarabangsa.

      Selain itu, para pelajar boleh memohon kebenaran untuk mengikuti program matrikulasi yang mengambil masa selama satu atau dua tahun. Pada suatu ketika dahulu, matrikulasi hanya mengambil masa selama satu tahun. Sejak tahun 2006, 30% daripada semua pelajar matrikulasi diberikan program yang mengambil masa selama dua tahun. 90% daripada tempat matrikulasi adalah disimpan untuk bumiputera. Program matrikulasi tidak seketat dengan STPM. Ramai berpendapat bahawa program ini mudah daripada STPM, dan dikatakan untuk membantu bumiputera belajar di universiti dengan mudah. Matrikulasi dikenalkan selepas kuota kemasukan universiti awam yang berdasarkan kaum dimansuhkan. 70% daripada pelajar kursus krtikal seperti perubatan, farmasi, pergigian dan perundangan ialah pelajar matrikulasi. Sebaliknya, kebanyakan kursus-kursus seperti Sarjana Muda Sains yang kurang diminati diambil oleh pelajar STPM. Pembela program matrikulasi mendakwa bahawa Tingkatan 6 adalah berbeda dengan program matrikulasi. Akan tetapi, program matrikulasi dan Tingkatan Enam memainkan peranan yang sama (kelayakan kemasukan universiti). Setelah  pelajar menerima pendidikan pra-universiti di kolej persendirian. Mereka mungkin memilih diploma, A-level, Program Matrikulasi Kanada atau kursus yang sama dari negara lain.

e.       Pengajian tinggi

      Banyak subsidi diberi oleh kerajaan untuk menanggung pendidikan di universiti-universiti awam. Pemohon memerlukan kelayakan STPM, matrikulasi atau diploma yang diiktiraf, serta kelulusan-kelulusan lain yang setara yang diiktiraf Kerajaan. Keputusan yang baik dalam peperiksaan tidak menjamin kemasukan universiti awam. Ini adalah kerana tempat pengajian bagi sesetengah program adalah terhad. Contohnya, tempat untuk bidang perubatan adalah terhad dan adalah mustahil untuk universiti awam menerima semua pelajar-pelajar yang mendapat semua A dalam STPM. Justeru, adalah penting bagi pelajar untuk mendapatkan maklumat dari pihak sekolah ketika mengisi borang permohonan.Pada tahun 2004, kerajaan menubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mengawasi pendidikan pengajian tinggi. Kementerian ini dipimpin oleh Mustapa Mohamed pada ketika itu. Kini, KPT diterajui oleh Nordin Khaled. Para pelajar juga dapat membuat pilihan untuk pergi ke institusi swasta bagi pendidikan peringkat tinggi. Banyak institusi memberi kursus dengan bekerjasama dengan institut atau universiti di luar negeri. Sesetengah universiti di luar negeri pula membuka cawangan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga Institut Pendidikan Guru Malaysia yang menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan dan politeknik yang menawarkan kursus diploma dan sijil bagi yang berminat.Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai Sistem penilaian prestasi pelajar

Jenis sekolah

a.       Sekolah Kebangsaan

      Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah.

b.      Sekolah Kluster

      Sekolah kluster satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.

c.       Sekolah Jenis Kebangsaan

      Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Dari tahun 1995 hingga 2000, pengagihan Rancangan Malaysia Ketujuh membahagikan 96.5% kepada Sekolah Kebangsaan yang hanya mempunyai 75% daripada pelajar sekolah rendah. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (21% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 2.4% daripada pengagihan manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (3.6% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 1% daripada pengagihan.

d.      Sekolah Wawasan

      Beberapa sekolah awam berkongsi kemudahan yang sama di dalam sebuah sekolah yang dikenali sebagai Sekolah Wawasan. Penubuhan Sekolah Wawasan adalah untuk menggalakkan interaksi yang lebih rapat antara kaum. Akan tetapi, kebanyakan orang Cina dan orang India membantah Sekolah Wawasan kerana mereka percaya bahawa Sekolah Wawasan akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah.

e.       Sekolah Agama Islam

      Sekolah pondok, madrasah dan sekolah agama Islam lain merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia. Sekolah-sekolah sedemikian masih wujud di Malaysia tetapi bukan sebahagian daripada pelajaran kanak-kanak di kawasan bandar. Pelajar di kawasan luar bandar masih belajar di sekolah-sekolah ini. Oleh sebab keputusan pelajaran di sekolah-sekolah ini tidak diterima oleh kebanyakan universiti di Malaysia, kebanyakan pelajar ini perlu melanjutkan pelajaran ke kawasan seperti Pakistan atau Mesir.

f.       Sekolah Bestari

      Sekolah bestari cuba menerapkan komputer dan teknologi dalam kaedah pembelajaran.

g.      Sekolah Teknik dan Vokasional

      Sekolah Menengah Teknik dan vokasional memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa profesional atau profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan.

h.      Sekolah Berasrama Penuh

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh atau Residential School juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains (Science Schools). Sekolah-sekkolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah Sekolah Asrama Inggris (British Boarding School).

C.    Perbandingan Sitem Pendidikan di Indonesia dan di Malaysia

Pada tahun 2009, terdapat 5.154.000 siswa baru yang masuk SD di Indonesia. Selain itu, 1.062.000 siswa mengulang kelas dan (hanya) 80% yang berhasil mencapai kelas enam pada tahun ajaran 2008-9. Di sisi lain, terdapat 481.000 siswa baru yang masuk SD di Malaysia pada tahun 2009 serta tidak ada siswa yang mengulang kelas dan 96% siswa di SD berhasil mencapai kelas enam pada tahun ajaran 2008-9 (hal. 104, 124). Dengan kata lain, walaupun jumlah siswa yang baru masuk SD di Indonesia hampir sebelas kali lipat dari Malaysia, tetapi persentase keberhasilan siswa mencapai kelas enam lebih rendah 16% ketimbang Malaysia pada tahun yang sama. Hal itu tentu berkait dengan jumlah siswa yang mengulang kelas maupun faktor lainnya seperti putus sekolah karena tidak ada biaya.

Di Indonesia, usia wajib sekolah ialah 7-15 tahun sementara di Malaysia antara 6-11 tahun. Namun, jumlah siswa (pada usia wajib sekolah) yang mengalami putus sekolah di Indonesia (389.000 siswa) adalah dua kali lipat ketimbang Malaysia (192.000 siswa). Selain itu, pada level pendidikan menengah dan vokasional, ketertinggalan Indonesia dari Malaysia tidak jauh berbeda. Usia wajib sekolah pada jenjang ini ialah 13 tahun di Indonesia (3 tahun SMP dan 3 tahun SMA) serta 12 tahun di Malaysia (3 tahun SMP dan 4 tahun SMA). Dalam kelompok siswa itu, ada 19.521.000 siswa pada tahun 2009 dan satu persen dari mereka pernah mengulang kelas pada tahun yang sama di Indonesia; sementara dari 2.537.000 siswa di Malaysia pada jenjang dan tahun yang sama, hampir tidak ada dari mereka (nol persen) yang mengulang kelas (hal 134, 146, 158). Padahal, janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan jaminan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang putus sekolah sebab ketiadaan biaya.

Keprihatinan juga muncul dari dunia pendidikan tinggi. Indonesia hanya menjadi negara tujuan bagi 3.023 mahasiswa asing sementara Malaysia menjadi negara tujuan bagi 41.310 mahasiswa asing (hampir 14 kali lipat ketimbang Indonesia) pada tahun 2009. Malaysia pun menjadi negara keempat tujuan kuliah bagi warga negara Singapore (606 mahasiswa pada tahun 2009), sementara Indonesia menjadi negara tujuan nomor satu bagi mahasiswa Timor Leste (1.421 mahasiswa pada 2009) dan tidak masuk ke dalam lima besar negara tujuan studi warga negara Singapore. Di sisi lain, hanya 32.346 mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri pada tahun 2009, sementara Malaysia memiliki lebih dari 1,5 kali lipat jumlah mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri (53.121 mahasiswa). Lima negara teratas untuk tujuan studi bagi mahasiswa Indonesia ialah Australia (10.205), U.S.A. (7.386), Malaysia (7.325), Jepang (1.788), Jerman (1.546) dan menarik untuk dicatat bahwa Malaysia masuk ke dalam lima besar negara tujuan studi bagi mahasiswa Indonesia. Padahal, Indonesia tidak masuk ke dalam lima besar negara tujuan studi bagi mahasiswa Malaysia (Australia [19.970], U.K. [12.697], U.S.A. [5.844], Rusia [2.516], Jepang [2.147]) pada tahun 2009 (hal. 201).

Sebagai catatan, menarik untuk disampaikan bahwa walaupun Indonesia merupakan negara penerima beasiswa terbesar dari AusAid, jumlah mahasiswa Malaysia yang studi di Australia lebih banyak 9.765 orang ketimbang mahasiswa Indonesia pada tahun 2009. Dengan kata lain, lebih banyak warga Malaysia – ketimbang WNI – yang mampu membayar kuliah ke Australia atau Putra Jaya memberikan lebih banyak beasiswa bagi warga negaranya ketimbang yang disediakan Jakarta bagi WNI untuk studi ke Australia.

Dengan demikian, wajar saja bila WNI di perbatasan Kalimantan Barat, umpamanya, lebih memilih memiliki akta kelahiran Malaysia ketimbang Indonesia, sebab hal tersebut memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi mereka untuk sekurangnya dua hal:

 (1)  Mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar

 (2)  Kualitas pendidikan (dasar dan menengah) yang lebih baik dan kesempatan  

        untuk mengakses pendidikan tinggi dengan beasiswa di malaysia maupun ke

        negara lain.

Di sisi lain, mengapa para pejabat dan sebagian WNI naik pitam dengan fenomena tersebut yang akar masalahnya adalah

(1)   Ketidakmampuan pemerintah (pusat maupun daerah) memberikan kesejahteraan

dan pendidikan berkualitas tinggi

(2)   Rendahnya ekspektasi kehidupan (pendidikan, kesejahteraan, kesehatan) sebagian

besar rakyat Indonesia.

D.    Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah harus bisa membuat prioritas dalam upaya perbaikan kualitas manusia Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN negara harus bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Jangan sampai anggaran yang telah besar ini justru dikorup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penetapan sistem pendidikan yang baku serta tidak harus berubah pada setiap pergantian menteri harus bisa menjadi target pemerintah. Hal ini bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Daerah-daerah seperti ini seharusnya menjadi fokus pemerintah karena banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Terakhir, perbaikan kualitas para pendidik pun harus bisa diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai para guru yang mengajari para calon pemimpin bangsa ini justru merupakan orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Inilah beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah SDM di Indonesia.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti :

1.      meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangku kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scolastik Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio profile),

2.      membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (coorperative learning),

3.      menciptakan kesempatan baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur,

4.      meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik,

5.      membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan (John Bishop, dalam Nurkholis).

6.      Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh dalam menerapkan Total Quality Management (TQM). TQM pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh Edward Deming, Paine, dkk tahun 1982. TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-menerus dimana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu: 1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal, 2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, 3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, 4) memiliki komitmen jangka panjang, 5) membutuihkan kerjasama tim, 6) memperbaiki proses secara berkesinambungan, 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,  memberikan kebebasan yang terkendali, 9) memiliki kesatuan tujuan, dan 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

7.      Manajemen berbasis sekolah sebagai alternatif peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah. Pendekatan inilah yang dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based quality management/school based quality improvement).Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah. Pada hakekatnya MBS akan membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.

Wohlstetter dalam Watson (1999) memberikan panduan yang komprehensif sebagai elemen kunci reformasi MBS yang terdiri dari atas: 1) menetapkan secara jelas visi dan hasil yang diharapkan, 2) menciptakan fokus tujuan nasional yang memerlukan perbaikan, 3) adanya panduan kebijakan dari pusat yang berisi standar-standar kepada sekolah, 4) tingkat kepemimpinan yang kuat dan dukungan politik serta dukungan kepemimpinan dari atas, 5) pembagunan kelembagaan (capacity building) melalui pelatihan dan dukungan kepada kepala sekolah, para guru, dan anggota dewan sekolah, 6) adanya keadilan dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pendidikan di Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang panjang mulai dari masa sebelum merdeka dan setelah merdeka. Perkembangan pendidikan ini banyak mendapat pengaruh dari bangsa yang menjajah di kedua negara ini. Untuk jenjang pendidikan di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya adalah sama yaitu terdiri dari jenjang pendidikan prasekolah, dasar (rendah), menengah dan tinggi.

Setiap negara memiliki kebijakan wajib belajar untuk warganya masing-masing. Setiap keluarga yang memiliki anak diwajibkan untuk menempuh pendidikan seperti yang ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Untuk setiap jenjang pendidikan terdapat evaluasi hasil belajar melalui ujian baik itu di tengah semester maupun di akhir semester. Melalui ujian akan diketahui sejauh mana kemampuan dan seberapa banyak yang dapat diserap oleh anak serta dapat diketahui kesiapan anak untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya.

Masalah pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setaip negara maka diperlukan pengelolaan yang serius dan matang dari pihak-pihak yang terkait.

B.     Saran

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka perlu kerjasama yang solid antar berbagai pihak. Dengan keharmonisan hubungan dan usaha keras tidak mustahil kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.A.2003. Internasionalisasi Pendidikan.Yogyakarta: Gama Media

http://anannur.wordpress.com/2010/08/03/membandingkan-dasar-dan-tujuan-pendidikan-nasional-di-indonesia-dan-malaysia/ diakses 22 maret jam 2.52

http://duniabaca.com/manajemen-berbasis-sekolah-solusi-peningkatan-kualitas-pendidikan.html diakses 20 maret 2012 jam 8.58

http://edukasi.kompasiana.com/2010/02/18/peningkatan-kualitas-pendidikan-di-indonesia/ diakses 20 maret 2012 jam 9.12

http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ diakses kamis  22 maret  jam 11.22

Rohman, Arif. 2010. Pendidikan Komparatif: Menuju ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan Antar Negara. Yogyakarta: Laksabang Grafika